Desa Nglanggeran Yogyakarta Jadi Desa KEU Pertama di Indonesia

Direktur Utama PIP Ismed Saputra; Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis, LPEI Maqin U. Norhadi; Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Luky Alfirman, Lurah Desa Nglanggeran Widada usai penandatanganan Desa Nglanggeran jadi Desa KEU, Kamis (2/5/2024) Foto: Widya Islamiati/kumparan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan Desa Nglanggeran, Gunung Kidul, Yogyakarta sebagai Desa Keu pertama di Indonesia. Desa ini merupakan penghasil coklat berkualitas yang telah diekspor ke Swiss.

Desa KEU merupakan sebutan bagi desa di Indonesia yang telah berhasil mengembangkan perekonomian dengan memberdayakan sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) lokal.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu, Luky Alfirman menuturkan penetapan Desa KEU pada Desa Nglanggeran diharapkan dapat memecut semangat SDM di desa lain di Indonesia agar dapat mengembangkan perekonomian tempatnya tinggal.

“Saat ini memang namanya Desa KEU, desa keuangan pertama nanti ke depannya kita coba kembangkan lagi. (Ini) desa yang cukup bagus untuk dijadikan percontohan, suksesor yang bisa dijadikan contoh atau direplikasi oleh desa-desa lain,” kata Luky di Desa Nglanggeran, Gunung Kidul, Yogyakarta, Kamis (⅖).

“Desa ini mendapatkan dukungan dari Kemenkeu melalui dana APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) melalui dana desa dan kami memastikan dana desa itu dipakai untuk apa,” tambah Luky.

Kakao di Desa Nglanggeran, Gunung Kidul, Yogyakarta, Kamis (2/5/2024). Foto: Widya Islamiati/kumparan

Adapun Luky bilang, dengan banyaknya jumlah desa yang ada di Tanah Air, pemerintah kemudian menggunakan sistem formulasi untuk membagikan dana desa. Salah satu formulanya adalah keberpihakan pada desa punya kebutuhan tertentu.

“Kita bagikan agar satu sisi merekognisi perbedaan desa, di sisi lain juga ingin fair. Akhirnya pakai formula, pertimbangannya alokasi dasar, alokasi berdasarkan formula, ada juga alokasi kinerja, dan alokasi afirmasi, terakhir inisiatif baru, spirit UU HKPD, kita hargai kinerja,” jelas Luky.

Selain dari APBN, Luky juga bilang, Desa Nglanggeran juga mendapatkan gelontoran dana dari dana istimewa yang hanya diperuntukkan bagi desa di Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut Luky, desa ini telah berhasil memanfaatkan aliran-aliran dana yang ada dengan baik.

“Jadi ini desa punya kombinasi antara dari segi pertanian dari kakao yang telah mendunia, di mana kita sendiri memberdayakan industri kakao mulai dari pertanian, tetapi juga bisa jadi desa wisata yang bisa kita gali,” terang Luky.

Berdasarkan data Kemenkeu pada 2024, Desa Nglanggeran mendapatkan dana desa sebesar Rp 813 juta dengan rincian alokasi dasar Rp 607 juta dan alokasi formula Rp 205 juta.

Berdasarkan data per 18 April 2024, realisasi penyaluran dana Desa Nglanggeran telah mencapai Rp 488 juta atau 60 persen dari pagu.